Perkembangan Ekonomi Jepang Yang Harus Di Contoh Indonesia

Categories: blog

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikanya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi.

Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.

Jepang salah satu dari tiga negara dunia dengan ekonomi terbesar serta termaju didunia. Berdasarkan survei banyak lembaga internasional, ekonomi Jepang adalah ekonomi terbesar kedua di Asia (Dibawah RRC) dan ketiga didunia (Selain AS dan RRC). Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang inovatif dan kreatif serta memiliki semangat berkarya yang tinggi sehingga walaupun bangsa mereka bukan bangsa penemu mereka mampu menciptakan berbagai penemuan-penemuan terpenting dalam sejarah dunia.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dan kemajuan Jepang ialah karena Jepang memiliki kultur dan watak penduduk yang mau bekerja keras, pantang menyerah, berjiwa wirausahawan sejati, berani dan sangat berdisiplin. Data dari PBB ditahun 2011, Jepang memiliki GDP perkapita $37,039 dan GNP perkapita $30.455, dengan demikian Jepang berada diurutan ke 21 negara dengan GDP dan GNP perkapita terbesar didunia.

Ekonomi Jepang adalah ekonomi no.3 yang tercepat sepanjang sejarah modern umat manusia selain ekonomi Korea Selatan dan RRC. Tonggak kebangkitan dan kemajuan ekonomi Jepang dimulai sesaat setelah Jepang dikalahkan Sekutu dalam perang Dunia ke-2. Saat kota-kota dan ekonomi yang pernah dibangun Jepang sebelum 1945 hancur, bangsa Jepang membangun negaranya hanya dengan modal dengkul ditambah semangat kerja, etos kerja dan kedisiplinan. Tak perlu waktu yang lama, mereka mampu membangun kembali ekonomi dan negerinya menjadi salah satu yang raksasa ekonomi global. Lantas, seperti apakah sistem ekonomi yang dianut Jepang?

Sistem Perekonomian Jepang

Pada dasarnya, sistem ekonomi Jepang menganut sistem ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi. Sistem ini hampir mirip dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara industri lainnya, seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan negara maju lainnya. Jepang merupakan negara perekonomian ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Perekonomian Jepang pun sangat efisien dan bersaing dalam perdagangan internasional, khususnya di bidang industri.

Namun Jepang memiliki kelemahan dari segi produktivitas di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan yang lebih rendah. Perlu anda ketahui, Jepang pernah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, dari era ’60-an hingga ’80-an. Namun ekonomi Jepang merosot sangat drastis di awal ’90-an, ketika terjadi bubble.

‘Karakteristik’ Jepang sebagai negara yang memiliki kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) terbaik, mampu membuat mereka bangkit dari krisis. Perlahan tapi pasti Jepang mampu bangkit sejak era millenia, yakni tahun 2000-an. Dan pada tahun 2004 perekonomian Jepang mengalami pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1990.

Jepang merupakan negara dengan Sumber Daya Alam yang rendah. Dari situlah mereka belajar untuk mengandalkan kemampuan Sumber Daya Manusia, terutama di bidang industri dan perdagangan. Alhasil, industri dan perdagangan -lah yang mampu ‘menolong’ perekonomian Jepang agar terus tumbuh dengan baik.

Perekonomian di sektor jasa

Sekitar tiga perempat dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Untuk sektor jasa, Jepang mengandalkan perbankan, asuransi, real estat, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi.

Untuk bidang transportasi, Japan Airlines merupakan salah satu andalan mereka. Japan Airlines diketahui merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia, yang menjadi pilihan utama wisatawan baik lokal maupun internasional yang pergi ke Jepang, maupun pergi ke luar Jepang.

Sektor industri

Sektor industri merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Jepang. Biasanya hasil industri Jepang diekspor ke negara lain, seperti produk-produk otomotif, elektronik, komputer, gadget, semikonduktor, besi, dan baja. Kemudian ada pula industri penting lainnya dalam perekonomian Jepang, seperti petrokimia, farmasi, bio industri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses.

Adapun kawasan industri Jepang tersebar di beberapa perfektur, seperti:

  • Di wilayah Kanto, kawasan industri berada di Chiba, Kanagawa, Saitama, dan Tokyo
  • Di wilayah Tokai, kawasan industri Chukyo – Tokai berada di Aichi, Gifu, Mie, dan Shizuoka
  • Di wilayah Kansai, kawasan industri Hanshin berada di Osaka, Kyoto, dan Kobe
  • Kawasan industri Setouchi mencakup barat daya Pulau Honshu dan bagian utara Shikoku sekitar Laut Pedalaman Seto
  • Di Kyushu, kawasan industri berada di bagian utara Kyushu.

Sektor Pertanian

Padi adalah tanaman pangan terpenting di Jepang. Pemandangan sawah dan hasil panen di Kurihara, Prefektur Miyagi pada musim gugur. Walaupun hanya 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, namun hasilnya termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanah yang mengandung abu vulkanis. Di samping itu, penggarapan lahan pertanian dilakukan secara intensif dengan didukung teknologi maju. Sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah besar.

Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi dan susu. Sayur-sayuran berupa lobak, kubis, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah apel dan jeruk. Apel merupakan produk unggulan Tohoku dan Hokkaido. Buah pir merupakan produk pertanian unggulan Prefektur Tottori. Perkebunan jeruk berada di Shikoku, Shizuoka, dan Kyushu. Tanaman pir dan jeruk dibawa masuk ke Jepang oleh pedagang Belanda di Nagasaki pada akhir abad ke-18.

Padi adalah tanaman pangan yang sangat diproteksi pemerintah Jepang. Beras impor dikenakan bea masuk 490% dan pembatasan kuota sebesar 7,2% dari rata-rata konsumsi beras tahun 1968 hingga 1988. Impor di luar kuota tidak dilarang, namun dikenakan bea masuk \341 per kilogram. Tarif bea masuk beras impor yang sekarang (490%) diperkirakan akan naik menjadi 778% menurut perhitungan baru yang akan diberlakukan sesuai Putaran Doha.

Walaupun Jepang biasanya dapat melakukan swasembada beras (kecuali beras untuk membuat senbei dan makanan olahan), Jepang harus mengimpor 50% dari kebutuhan konsumsi serealia dan bergantung pada impor daging. Jepang mengimpor gandum, sorgum, dan kedelai dalam jumlah besar, terutama dari Amerika Serikat. Jepang merupakan pasar terbesar bagi ekspor pertanian Uni Eropa.

Pertanian di Jepang tergolong maju dan menerapkan intensifikasi pertanian, sehingga walaupun luas wilayah Jepang yang dijadikan lahan pertanian kurang dari 15 % Jepang dapat berswasembada memenuhi kebutuhan domestiknya. Lain halnya dengan Indonesia yang dikaruniakan Tuhan banyak sumber alam sampai sekarang belum mampu berswasembada bahan pangan, ironis sekali.

Pertanian di Jepang kebanyakan menggunakan sistem hidroponik, aeroponik, pupuk hijau/kompos, mesin panen dan mesin-mesin pembajak yang modern. 2011 lalu, Jepang berhasil berswasembada atas komoditas beras, kedelai, kacang tanah, rumput laut, teh, tomat, sayuran, kubis, pir, jeruk, aprikot, lobak, jagung, kentang, ketan, gandum, bunga dan wasabi. Meskipun swasembada, untuk membuat Sanbei, Jepang masih mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand.

Sektor Perikanan

Jepang menempati urutan ke-2 di dunia di belakang Republik Rakyat Tiongkok dalam tonase penangkapan ikan (tahun 1989: 11,9 juta ton), kenaikan tipis dari 11,1 juta ton pada tahun 1980. Setelah terjadi krisis minyak 1973, perikanan laut dalam di Jepang menurun. Pada tahun 1980-an, total tangkapan ikan per tahun rata-rata 2 juta ton. Perikanan lepas pantai mencapai 50 % dari penangkapan ikan total pada akhir 1980-an, meski beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan.

Perikanan pesisir dilakukan dengan perahu kecil, jala, atau teknik penangkaran terhitung sekitar sepertiga produksi total industri perikanan Jepang. Sementara itu, perikanan lepas pantai dengan kapal ukuran menengah terhitung sekitar lebih dari separuh produksi total. Di antara hasil laut yang diambil misalnya: sarden, cakalang, kepiting, udang, salem, cumi-cumi, kerang, tuna, saury, yellowtail, dan makerel.

Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia. Walaupun demikian, Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 miliar) Sejak tahun 1996, Jepang berada di peringkat ke-6 dalam total tangkapan ikan di bawah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili. Jepang juga menebarkan kontroversi dengan mendukung perburuan ikan paus.

Ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional, tapi produktivitas lebih rendah di bidang agriklutur, distribusi, dan pelayanan.

Perikanan Jepang sangat maju dengan dukungan alat-alat penangkapan ikan yang modern, armada yang besar dan bermodal serta area penangkapan yang sangat luas. Tak heran Jepang pernah menjadi produsen ikan nomor 1 dunia sejak 1968 sampai 1996. Pada 1996, produksi ikan di Jepang terus merosot dan akhirnya berada diposisi ke-enam sampai sekarang.

Tetapi, armada perikanan tetap merupakan yang terbaik didunia. Hasil perikanan/tangkapan nelayan Jepang pada umunya yaitu : tuna, cakalang, sarden, makerel, cod, haring, paus, anjing laut, salem, kepiting, gurita, cumi, belut laut, udang, salmon, kerang tiram, saury dan jenis-jenis lain. Sedangkan, babi, sapi, kuda, domba, ayam, itik dan anjing laut serta buaya dan ular adalah hasil peternakan Jepang.

Sektor Pertambangan

Pertambangan adalah usaha yang kurang berhasil di Jepang, karena bumi Jepang sangat miskin dan sedikit sekali menghasilkan mineral. Bumi Jepang tercatat hanya menghasilkan garam, batubara, tembaga, bauksit, emas, biji besi, biji nikel, tungsten dan gas alam dalam jumlah sedikit, yang jauh dari cukup. Hanya energi air, panas bumi, angin dan panas matahari yang terdapat dalam jumlah yang melimpah.

Dan berikut ini adalah perkembangan perekonomian Jepang bisa dibagi menjadi beberapa periodisasi.

Perkembangan Perekonomian Jepang

  • Era Pasca Perang Dunia Kedua (1945-1949)                                   

Usai perang dunia kedua, perekonomian Jepang mengalami kemerosotan tajam. Kekalahan perang telah membawa dampak negatif, dari kerugian finansial hingga hilangnya nyawa. Akibat dari kerugian itu tercermin dari angka inflasi yang meroket hingga lebih dari 100%, terjadinya kelangkaan produk konsumsi, serta produktivitas ekonomi yang sangat rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang melakukan beberapa regulasi, antara lain berupa pengawasan langsung terhadap aktivitas produksi, pemantauan terhadap stabilitas harga, serta pemberian subsidi untuk menggerakkan sektor riil. Selain itu, pencetakan uang baru juga dilakukan untuk mendorong transaksi perdagangan pasca perang. Dengan bahasa sederhana bisa dikatakan bahwa periode ini merupakan era kekacauan (chaos) dalam perekonomian Jepang .

Lantas pada Maret 1949, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Dodge Line. Kebijakan ini diperkenalkan oleh seorang ekonom asal Amerika Serikat, Joseph Morrell Dodge, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Jepang. Adapun kebijakan tersebut antara lain berupa penyeimbangan anggaran negara untuk mengurangi defisit, pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih efisien, pengurangan intervensi pemerintah terhadap aktivitas perekonomian, penghentian pinjaman yang tidak tepat sasaran, serta pematokan nilai tukar mata uang Yen Jepang (¥) terhadap US$ diangka ¥ 360 (US$ 1 = ¥ 360).

  • Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (1950-1970’an)

Periode 1950’an hingga awal 1970’an merupakan periode emas perekonomian Jepang, dimana angka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai lebih dari 10%. Pada era ini, perekonomian Jepang dikenal dengan istilah ‘miracle economy’. Setelah pelaksanaan Dodge Line, pemerintah Jepang terus melakukan reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor (diantaranya sektor industri dan pertanian), peningkatan taraf hidup dan hak-hak tenaga kerja, penerapan kebijakan ekonomi yang ekspansif, serta pengembangan teknologi dan industrialisasi untuk menggenjot produktivitas perekonomian.

Perkembangan ekonomi Jepang yang didukung oleh kemajuan teknologi dan industrialisasi telah diulas tersendiri dalam artikel Perkembangan Teknologi dan Industrialisasi di Jepang.

  • Era Oil Shock, Economic Booming, dan Bubble Economy (1970’an-1980’an)

Pada masa 1970’an hingga menjelang akhir 1980’an, perekonomian Jepang mengalami dinamika akibat faktor domestik dan international.

Diawali pada 1971, saat pemerintah Jepang mendevaluasi mata uang ¥ terhadap US$, dari ¥ 360 per US$ (US$ 1 = ¥ 360) yang sudah bertahan selama lebih dari 20 tahun, menjadi ¥ 308 per US$ 1 (US$ 1 = ¥ 308). Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Selang dua tahun kemudian, pada awal 1973, pemerintah Jepang mengadopsi sistem nilai tukar mata uang mengambang (floating exchange-rate system).

Namun demikian, di akhir 1973, the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) memutuskan untuk menaikkan harga minyak mentah, dari semula US$ 2 per barrel menjadi US$ 11, serta mengurangi kuota ekspor minyak untuk negara-negara industri sebanyak 10%. Keputusan ini menyebabkan munculnya ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) di Jepang, karena negara tersebut banyak bergantung pada persediaan minyak mentah untuk melakukan pembangunan ekonomi; tercatat lebih dari 90% aktivitas perekonomian Jepang saat itu mengkonsumsi minyak sebagai bahan bakar (energy consuming). Dampak dari kejadian tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi Jepang di 1974 yang menunjukkan angka negatif.

Untuk menanggulangi dampak tersebut, pada 1978 pemerintah Jepang mulai menerapkan industri yang berpola energy saving untuk menghemat pengeluaran bahan bakar. Upaya ini mampu menjaga angka inflasi tetap stabil, sambil tetap meningkatkan produktivitas perekonomian.

Sementara akibat ketegangan di kawasan Timur-Tengah (terjadinya Revolusi Iran hingga Perang Teluk) pada 1979, harga minyak mentah dunia kembali naik menjadi US$ 30 per barrel. Akan tetapi inovasi Jepang dalam menerapkan industri yang menghemat bahan bakar mampu meredam pengaruh negatif kejadian itu pada perekonomian domestik.

Selanjutnya, di awal 1980’an, perekonomian Jepang mengalami kemajuan pesat (booming economy), ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumahtangga (household consumption), tingginya laba sektor swasta, semakin banyaknya tenaga kerja terdidik dan terampil (educated and skilled labor), stabil’nya situasi politik dalam negeri, meningkatnya investasi di sektor industri, serta semakin besarnya peran teknologi dan inovasi dalam perekonomian.

Akan tetapi capaian-capaian diatas membuat aktivitas ekonomi menjadi kurang terkontrol, sebagai misal sektor perbankan yang terlalu mudah memberikan kredit (terutama di sektor properti). Sebagai catatan, pinjaman dengan agunan berupa aset properti diberikan hingga lebih dari 90% dari nilai agunan; secara keseluruhan terdapat lebih dari ¥ 100 triliun pinjaman di sektor properti. Seiring dengan meningkatnya investasi di sektor properti, maka jumlah pinjaman bank juga ikut membengkak.

Akhirnya pada 1989 perekonomian Jepang memasuki fase gelembung ekonomi (bubble economy), dimana harga properti meningkat terlalu tajam, diikuti dengan kenaikan harga saham yang terlampau tinggi (over-valued), serta pembangunan infrastruktur pedesaan yang sangat masif. Karena anggaran yang digunakan terlalu besar dan tanpa disertai prinsip kehati-hatian (prudence), maka terjadilah bubble economy.

Pecahnya Gelembung Ekonomi (Bubble Burst) dan Dekade Yang Hilang (awal 1990’an hingga awal 2000’an).
Pada periode awal 1990’an hingga awal 2000’an, Jepang mengalami stagnasi perekonomian akibat sistem keuangan yang tidak stabil, serta buruknya kredibilitas sektor perbankan yang memicu terjadinya economic bubble. Hal tersebut ditandai dengan melonjaknya kredit macet perbankan (non-performing loan) di sektor properti dan merosotnya nilai saham hingga 50% di bursa Tokyo Stock Exchange.

Selain itu banyak perusahaan Jepang yang mengalami penurunan kapasitas produksi, peningkatan jumlah utang, serta kelebihan jumlah tenaga kerja. Pecahnya gelembung ekonomi (bubble burst) membawa perekonomian Jepang masuk kedalam resesi yang berkepanjangan.

Untuk men’stabilkan perekonomian, berbagai kebijakan ekonomi diterapkan, misalnya the Bank of Japan (bank sentral Jepang) melakukan pencetakan mata uang untuk mendorong stabilisasi finansial, sementara pemerintah mengambil kebijakan untuk menekan munculnya kredit macet yang lebih besar. Namun keadaan semakin memburuk akibat terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia pada 1997-1998.

Bisa dikatakan bahwa dekade 1990’an merupakan era gelap perekonomian Jepang, atau disebut sebagai sebuah dekade yang hilang (the lost decade).

Sebuah studi menyatakan bahwa sampai dengan 1995 saja, perbankan di Jepang memiliki tak kurang dari ¥ 70 triliun penyaluran pinjaman yang tidak produktif (bad loans). Sebagai catatan, perbankan Jepang pada saat itu juga memiliki pinjaman internasional senilai lebih dari US$ 1.61 triliun. Sementara dari 21 bank yang ada ketika itu, 13 diantaranya dinyatakan bangkrut.

Studi juga menjelaskan bahwa kurangnya keterbukaan informasi keuangan (financial disclosure) dan transparansi laporan keuangan, membuat sistem keuangan di Jepang rentan terhadap timbulnya persoalan. Disamping itu, tidak adanya sistem manajemen risiko (risk management) di sektor perbankan, sistem pengawasan perbankan yang cenderung tertutup, serta kebijakan moneter yang tidak tepat sasasan, diyakini menjadi penyebab awal munculnya bubble economy.

  • Pemulihan Ekonomi dan Kebijakan Abenomics (2000’an hingga saat ini masih berlangsung).

Di masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi (2001-2006), pemerintah Jepang melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi, antara lain dengan melakukan reformasi kebijakan makro ekonomi dan restrukturisasi institusi keuangan.

Adapun kebijakan ekonomi yang diambil antara lain dengan menghapus kredit macet, mengurangi defisit anggaran, serta melakukan privatisasi perusahaan negara. Namun demikian utang pemerintah (government debt) pada saat itu masih terlalu besar, mencapai 160% dari total GDP.

Pada 2008, bangkrutnya perusahan sekuritas Lehman Brothers berdampak besar pada pasar keuangan dunia, termasuk Jepang. Ketika perekonomian Amerika Serikat mengalami kontraksi, nilai tukar mata uang US$ melemah; hal tersebut mendorong lesu’nya impor produk dari Jepang. Pada gilirannya, ini berdampak pada menurunnya laba di sektor perdagangan ekspor Jepang. Disisi lain, karena mata uang ¥ mengalami apresiasi terhadap US$, maka nilai ¥ tidak lagi kompetitif dalam perdagangan internasional.

Ada satu kejadian lagi yang menghambat pemulihan perekonomian Jepang, yakni saat pertengahan Maret 2011 terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami di pantai timur laut Jepang yang disertai dengan bocornya instalasi nuklir.

Pada Januari 2013, perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Three-Arrows Policy, atau lebih dikenal dengan istilah Abenomics. Kebijakan tersebut antara lain berupa: kebijakan moneter yang longgar (expansionary monetary-policy), diantaranya melalui pemberian qualitative-quantitative easing; kebijakan fiskal yang fleksibel, diantaranya berupa stimulus fiskal dan penetapan tarif pajak; serta reformasi struktural, misalnya pada kebijakan tentang ketenagakerjaan.

Pemerintah Jepang mengklaim bahwa penerapan kebijakan Abenomics mampu membawa dampak positif, antara lain berupa peningkatan pertumbuhan GDP nominal sekitar ¥ 37 triliun selama periode 2012-2015, serta penurunan angka pengangguran dari 4.3% menjadi 3.1% di periode 2012-2016. Disamping itu kebijakan Abenomics juga telah dilaksanakan secara efektif, terkait dengan restrukturisasi dan reformasi di sektor energi, kesehatan, serta pertanian. Pemerintah Jepang juga secara aktif mengembangkan sektor usaha kecil (small-medium enterprises), sektor pariwisata, serta industri jasa.

  • Perkembangan Terkini Perekonomian Jepang (2017 – )

Terkait dengan kemudahan mendirikan dan melakukan usaha kecil dan menengah, catatan Bank Dunia menyebut bahwa Jepang menduduki peringkat ke-34 dari 190 negara yang disurvei. Capaian ini menurun dua peringkat dari tahun sebelumnya; hasil tersebut juga jauh tertinggal dari Hong Kong (peringkat ke-4) dan Korea Selatan (peringkat ke-5).

Sementara dalam laporannya, the International Monetary Fund (IMF) memprediksikan pertumbuhan perekonomian Jepang pada 2017 berkisar di angka 1.3%, didukung oleh meningkatnya perdagangan ekspor dan efektivitas kebijakan fiskal dalam negeri. Namun IMF juga mencermati persoalan penurunan populasi di Jepang yang berpotensi negatif terhadap produktivitas perekonomian.

Lebih lanjut, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan bahwa sejak diluncurkannya kebijakan Abenomics pada 2013, perekonomian Jepang memperoleh dampak signifikan berupa pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 1% tiap tahunnya. Sedangkan pada 2017, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jepang dikisaran 1.4%.

Akan tetapi, permasalahan penduduk yang semakin menurun akan memaksa pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk pemberian stimulus fiskal. Selain itu, penurunan produktivitas akibat berkurangnya jumlah tenaga kerja juga berpotensi menambah rasio utang pemerintah terhadap GDP, dari 68% di 1992 menjadi 219% di 2016.

OECD juga menekankan agar pemerintah Jepang meluncurkan strategi revitalisasi terkait dengan reformasi perekonomian, diantaranya dengan meningkatkan kinerja pasar keuangan, mempromosikan lingkungan yang mendukung lahirnya kewirausahaan, melakukan reformasi di sektor perpajakan, meningkatkan inovasi teknologi dan sistem robotik, menciptakan kebijakan untuk mendukung sektor pertanian, serta meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja.

Jadi bisa disimpulkan, ekonomi Jepang adalah salah satu yang terbaik, tersehat, terbesar dan termodern didunia. Ekonomi Jepang bertumpu pada industri, jasa, manufaktur dan telekomunikasi yang menyumbang 78 % GDP-nya. Walaupun sudah menjadi negara yang maju dan berbasis teknologi, Jepang tidak  melupakan bidang usaha yang lain. Bahkan pemerintah Jepang memberikan insentif yang besar kepada para petani, nelayan dan peternak. Karena usaha pada bidang pertanian dan peternakan, Jepang akhirnya berswasembada pangan.